logo

Teropong Senayan

Jumat, 22 September 2017 | Edisi : Indonesia

Permen Soal Taksi Online Dicabut MA, Komisi V Kecewa

Kamis, 07 Sep 2017 - 12:46:25 WIB
Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
62Fary-Djemi-Francis-ts.jpg
Sumber foto : Istimewa
Farry Djemi Francis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis menyayangkan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan soal taksi online oleh Mahkamah Agung (MA)

MA sebelumnya mencabut Permenhub nomor 26 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

"Sangat disayangkan, peraturan yang sudah dibuat kajian, sudah lama disosialisasikan dan sudah melalui uji publik dengan melibatkan semua komponen termasuk dari aparat hukum (yang merupakan perintah presiden untuk melakukan koordinasi), namun kemudian dicabut oleh MA," kata Farry saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

"Tapi ini bukan yang pertama, saat Menteri Jonan (saat menjadi Menteri Perhubungan, red) juga pernah terjadi hal yang sama. Dengan cepat Presiden mencabut peraturan tersebut. Saat ini terjadi lagi lewat putusan MA," tambahnya.

Walau peraturan tersebut masih terus berlaku sampai bulan November mendatang, namun Farry menilai akan terjadi kevakuman hukum saat itu.

Komisi V DPR pun meminta Menteri Perhubungan untuk melakukan suatu kajian yang betul-betul komprehensif. Sehingga tidak akan lagi terjadi benturan-benturan seperti yang dua tahun terakhir ini.

"Keluarnya PM (peraturan menteri) itu kan sejatinya untuk meminimalisir persoalan yang terkait transportasi online, dan ketika sampai November mendatang belum ada aturan baru, sementara PM tersebut telah dicabut oleh MA, maka akan terjadi sebuah kefakuman hukum. Di sini kami menanyakan apakah perlu revisi UU Lalulintas untuk mengatasi kefakuman hukum tersebut," paparnya.

Diketahui beberapa hari lalu, Mahkamah Agung (MA) yang diketuai oleh Majelis Hakim Supandi, Is Sudaryono, dan M Hary Djatmiko sebagai anggota, mencabut 14 pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Permenhub tersebut dikenal dengan Permenhub Taksi Online karena mengatur tentang angkutan umum berbasis online tersebut.

Hal itu ditandai dengan putusan MA No. 37P/HUM/2017. Adapun pemohon uji materi Permenhub 26 Tahun 2017 adalah enam orang pengemudi angkutan yakni Sutarno, Endru Valianto Nugroho, Lie Herman Suanto, Iwanto, IR Johanes Bayu Saryo Aji, dan Antonius Handiyo. Empat belas pasal yang dicabut MA itu meliputi aturan tarif, wilayah operasional, dan status taksi online.(yn)