logo

Teropong Senayan

Jumat, 22 September 2017 | Edisi : Indonesia

DPR Minta Pemerintah Bertindak Lebih Sikapi Penderitaan Rohingya

Jumat, 01 Sep 2017 - 15:52:36 WIB
M Anwar, TEROPONGSENAYAN
73fahri-hamzah.jpg
Sumber foto : Istimewa
Fahri Hamzah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak agar kekejaman militer berkuasa di Myanmar terhadap etnis Rohingya harus dihentikan. 

Untuk itu, Fahri meminta pemerintahan Jokowi-JK bertindak lebih dalam menyikapi tragedi kemanusiaan tersebut.

Menurut dia, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota dari berbagai organisasi negara kawasan Asia dan dunia, bisa menggunakan pengaruhnya untuk mencari jalan menghentikan pembantaian yang dilakukan rezim militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Gunakanlah forum-forum dunia, ASEAN, OKI atau PBB untuk meminta ketegasan agar pembantaian terhadap etnis Rohingya dihentikan. Sebab jika secara regional maka akan tidak bisa dihentikan. Karena jika cara regional pembantaian tidak bisa dihentikan, maka inilah bibit penyakit yang bisa menjalar," kata Fahri dalam pernyataan pernya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/8/2017).

Dia menambahkan, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak hal kepada Myanmar. Di era pemerintahan SBY misalnya secara khusus, kata Fahri, telah mengambil upaya penuh untuk menarik Myanmar menjadi negara yang menjunjung tinggi-nilai demokrasi dalam melaksanakan pemilu, setelah rezim militer berkuasa begitu lama di negara tersebut.

Begitu juga dengan pemerintah Jokowi-JK yang lebih mengutamakan misi kemanusiaan kepada etnis Rohingya. Namun pertumpahan darah dan pembantaian yang menjurus ke genosida terus terjadi kepada etnis Rohingya.

"Kita tidak saja menyaksikan peristiwa mengerikan yang dialami etnis Rohingya lewat viral meme dan video pendek di media sosial tapi juga dari berita dati kantor berita resmi," ujar Fahri.

Secara pribadi, Fahri mengutuk tindakan tak berprikemanusiaan yang dilakukan rezim militer Myanmar di tengah upaya mewujudkan demokrasi. 

"Kita memang ingin menjaga demokrasi Myanmar yang telah berjalan di tengah keinginan segelintir elite militer untuk kembali tetapi justru nyawa manusia tak berdosa jauh lebih mahal dari apapun," katanya.

Dia menegaskan, tindakan pengusiran dan pembantaian etnis Rohingya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu menurut Fahri atas nama Pancasila dan rakyat Indonesia, pemerintah harus bertindak lebih untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

"Kepemimpinan Indonesia dinantikan dunia saat ini. Ruang kosong diplomasi harus diaktifkan agar Indonesia dikenal dan akhirnya memimpin dunia. Inilah kepemimpinan Pancasila yang menjadi dasar bagi peradaban Indonesia," pungkas Fahri.(yn)