logo

Teropong Senayan

Jumat, 22 September 2017 | Edisi : Indonesia
Info DPR

Begini Cara BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

Jumat, 11 Agu 2017 - 10:37:20 WIB
M Anwar , TEROPONGSENAYAN
60AFR_0198.JPG
Sumber foto : Istimewa
Badan Keahlian DPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga pakar Politik, yaitu Dr. Andri Yusron, Ronald Rofiandri dan Sebastian Salang, untuk optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) dan Draf RUU, Kamis (10/8/2017)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Badan Keahlian DPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga pakar Politik, yaitu Dr. Andri Yusron, Ronald Rofiandri dan Sebastian Salang guna mendapat masukan cara mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) dan Draf RUU.

Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Inosentius Samsul mengatakan, rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan inovasi strategi untuk meningkatkan kualitas NA Rancangan Undang-undang dan Draf RUU yang disiapkan BKD.

“NA RUU merupakan produk tanggungjawab BKD dengan ukuran kinerja berupa jumlah, kulitas dan kepuasan dari Anggota DPR dan AKD yang akan menggunakan NA tersebut. Dalam rangka itu, maka kita perlu mencari inovasi agar NA RUU dapat berkualitas. Salah satu cara yang paling mendasar adalah mengoptimalisasi partisipasi masyarakat,” ungkap Sensi sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Masyarakat perlu dilibatkan, pasalnya lanjut Sensi akhir dari perumusan kebijakan UU ini akan memberikan dampak yang akan dirasakan masyarakat. Maka, sudah selayaknya mereka (masyarakat) yang akan dibebankan oleh kewajiban-kewajiban harus tahu proses perumusan UU tersebut.

“Apa yang dilakukan ini sebagai strategi untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyusunan NA RUU yang dihasilkan BK DPR. Teknisnya itu nanti kami mau buat partisipasi secara online, karena sekarang sudah era teknologi, kita akan buat yang mempermudah masyarakat,”pungkasnya.

Melihat inovasi yang akan dilakukan BK DPR, salah satu pakar politik yang hadir, Sebastian Salang memberi apresiasi dan menilai upaya membuka ruang partisipasi publik yang lebih substasional merupakan langkah yang sangat baik.

“Kita mengetahui apabila sebuah kebijakan itu melibatkan partisipasi yang luas dari publik, akan membuat masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut,” ujar Sebastian yang juga Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan tingginya partisipasi publik juga akan menambah legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan, dan juga merupakan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat. “Ruang partisipasi memang sudah ada dan dijamin Undang-Undnag Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan UU. Tapi masalahnya apakah kita sudah masuk ke ruang partispasi pubik atau hanya sebatas formalitas? Nah ini yang coba dijawab, Jangan sampai partisipasi publik itu hanya untuk memenuhi ketentuan karena kewajiban UU,” tuturnya.

Dia juga menyarankan agar ada sinegri antara Humas, Perancang UU dan pihak yang menerima pengaduan. Sehingga orang mau menyampaikan aspirasi lewat kanal manaupun informasi itu menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan RUU itu sendiri.(dia/dpr)