logo

Teropong Senayan

Jumat, 22 September 2017 | Edisi : Indonesia
Aktifitas Pimpinan DPR

Fahri Hamzah: Berilah Kesempatan Viktor Laiskodat Sampaikan Klarifikasi

Selasa, 08 Agu 2017 - 06:46:53 WIB
M Anwar , TEROPONGSENAYAN
8ENO_8256.JPG
Sumber foto : Istimewa
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah minta Mahkamah Kehormatan DPR mendengarkan klarifikasi Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam memproses pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik. Klarifikasi ini penting, untuk kemudian dilanjutkan ke proses lainnya.

Hal ini dimaksudkan untuk meghormati Viktor sebagai anggota DPR dan warga negara  yang memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas penyataanya. Viktor juga belum menyatakan keterangan tambahan (klarifikasi) selain dari video yang ada beredar di media social

Hal itu Fahri kepada pers Senin (7/8/2017) menanggapi pidato kontroversial Viktor Laiskodat yang menyinggung beberapa parpol dalam acara Deklarasi Calon Bupati Kapubaten Kupang pada 1 Agustus 2017 lalu. Kasus ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian dan ke MK DPR.

Menurut Fahri Hamzah, dengan adanya pengaduan itu maka pihak terkait bisa segera melakukan proses hukum. Meski demikian, diharapkan semua pihak menghormati seluruh proses hukum yang ada, termasuk mendengarkan klarifikasi dari pihak terlapor.

“Kalau memang publik sudah membuat laporan baik laporan hukum maupun laporan etik maka tentu politisi Nasdem itu akan punya kesempatan memberikan klarifikasi di MKD sebagai mahkamah etik dewan,” jelas Fahri.  

Selanjutnya dia berharap, porses persidangan di MKD bisa segera dilakukan sebab tanggal 16 Agustus masa persidangan dibuka kembali  dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden. “Saya mengusulkan MKD bertindak cepat agar tanggal 16 sudah ada pertemuan rapat pleno Mahkamah Kehormatan dan tanggal 18 bisa dilakukan sidang untuk klarifikasi terlebih dahulu,” tuturnya.

Pimpinan DPR Korkesra ini berpesan, tidak boleh ada persidangan di dunia ini yang hanya sepihak, setiap warga negara harus menghormati proses persidangan dan membiarkan kedua belah pihak baik antara pelapor dan yang dilaporkan bisa saling mengklarifikasi.

“Negara beradab itu tidak boleh ada keputusan sepihak. Harus menghormati peradilan dan persidangan. Begitu cara kita melihat persoalan ini tidak boleh sepihak harus melalui peradilan,” pungkasnya.(dia/dpr)