logo

Teropong Senayan

Jumat, 22 September 2017 | Edisi : Indonesia
Aktifitas Komisi

Setujui Penjelasan dan Laporan 6 Mitra Kerja, Ini Penjelasan Ketua Komisi III

Minggu, 11 Jun 2017 - 05:30:42 WIB
M Anwar , TEROPONGSENAYAN
65HR-3078.jpg
Sumber foto : Istimewa
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Komisi III DPR RI menyetujui penjelasan 6 badan dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Keenam mitra komisi III itu yakni BNN (Badan Narkotika Nasional), KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Komnasham (komisi nasional hak asasi manusia), dan LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo itu Komisi III selain mendengarkan penjelasan dari keenam mitra kerjanya itu, juga mempertanyakan berbagai hal terkait pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh mitra kerjanya tersebut.

“Disini kami melihat adanya catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), salah satunya terkait status WDP (wajar dengan pengecualian) yang diberikan kepada Komnasham. Padahal sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut Komnasham memperoleh status WTP (wajar tanpa perkecualian),” ujar Bamsoet, begitu ia biasa disapa di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Meski demikian, dalam rapat kali ini, Komisi III membatasi diri hanya untuk memberikan persetujuan atau memberikan penolakan terhadap laporan rencana kerja keenam mitra kerja Komisi III tersebut. Berikut kesimpulan rapat tersebut, yakni Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait rencana kerja keenam mitra kerjanya tersebut. Beserta pagu indikatif untuk BNN 2018 sebesar lebih dari 1,3 Triliun ditambah denan usulan tambahan sebesar 500 Miliar.

Pagu Indikatif BNPT 2018 sebesar lebih dari 500 Miliar, dengan usulan tambahan sekitar 339 Miliar lebih. Pagu Indikatif PPATK 2018 sebesar lebih dari 118 Miliar, dengan usulan tambahan sekitar 22 Miliar. Pagu Indikatif Sekjen KPK 2018 sebesar 790 Miliar, dan tidak menyampaikan usulan tambahan,

Pagu Indikatif Komnasham 2018 sebesar 86, 6 Miliar, dengan tidak adanya usulan tambahan. Komisi III juga menerima penjelasan dan Pagu Indikaif LPSK (lembaga perlindungan sakis dan korban) 2018 sebesar lebih dari 80 Miliar dengan tanpa adanya usulan tambahan.

“Komisi III akan memperjuangkan hasil kesimpulan rapat ini ke anggota Komisi III DPR yang ada di Badan Anggaran DPR RI, yang kemudian akan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI,” pungkasnya.(dia)