logo

Teropong Senayan

Senin, 23 Januari 2017 | Edisi : Indonesia
Komentar

Kisruh Tenaga Kerja Asing, Erma Usulkan DPR Bentuk Pansus Pengawasan TKA

Rabu, 28 Des 2016 - 09:48:41 WIB
M Anwar, TEROPONGSENAYAN
85ermaranik.JPG
Sumber foto : Istimewa
Erma Suryani Ranik, Anggota Komisi III DPR RI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengusulkan DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Erma beralasan dengan Pansus maka anggota bisa lintas Komisi dan mengawasi dan memanggil lintas Kementerian dan instansi pemerintah.

“Pembentukan Pansus TKA sudah mendesak, jangan sampai kehadiran pekerja Tiongkok ini kian merajalela dan meresahkan bangsa kita sendiri,” ujar Erma Suryani Ranik dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (28/12/2016). Ditambahkan Pansus bukan hanya untuk mengurai kisruh TKA asal Cina, namun juga dari negara lain yang masuk ke Indonesia.

Erma mengungkapkan di Kalimantan Barat banyak perusahaan dan pemerintah daerah yang melakukan kerjasama dengan Cina dengan paket pekerjaan oleh TKA. Namun dia menyayangkan ternyata TKA tersebut bukan yang memiliki keahlian (skill workers) namun malah pekerja kasa sekelas buruh bangunan.


Erma juga mengungkapkan khusus TKA Cina yang kedatangannya ke Indonesia begitu massif dan tinggal di sejumlah daerah di Indonesia perlu dilakukan pengawasan ketat. Dia mencontohkan kasus penanaman cabai berbakteri di Bogor oleh warga asal Cina yang masuk Indonesia dengan visa turis sangat berbagahaya.

Dia menambahkan, banyak TKA Cina yang datang dengan visa turis akibat kebijakan bebas visa dinilai meresahkan masyarakat. Sebab, warga Cina dengan seenaknya bisa tinggal dan melakukan aktivitas bisnis dan bisa mengambil alih pekerjaan yang mestinya dinikmati orang Indonesial.

Menurut anggota Dewan dari Dapil Kalbar ini, Komisi III sudah memiliki Panja pengawasan orang asing, dan sudah jalan ini. “Saya berharap Panja bisa ditingkatkan menjadi Pansus. Imigrasi hanya salah satu saja unsur persoalan besar. Leading sectornya bukan di imigrasi, di Kemenristek karena kerja sama teknologi, Kemenneg BUMN terkait kerja sama G to G serta ada juga Kemendikbud,” pungkasnya.(ris/dbs)