logo

Teropong Senayan

Selasa, 25 Juli 2017 | Edisi : Indonesia
Aktifitas Komisi

Pemerintah Harus Pastikan Soal UN Tidak Bocor, Ini Penjelasan Abdul Fikri

Kamis, 22 Des 2016 - 23:16:00 WIB
Bara Ilyasa, TEROPONGSENAYAN
87abdulfikri.JPG
Sumber foto : Istimewa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah memutuskan tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN). Keputusan ini menjawab simpang siur moratorium UN yang pernah diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri meminta pemerintah dapat menjamin kerahasiaan soal UN dan kesahihan hasil UN, jika UN tetap dijalankan tahun mendatang.

“Kalau UN tetap dilaksanakan berarti pemerintah harus memastikan bahwa soal tidak bocor," kata Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (21/12/2016).

Politisi F-PKS itu mengingatkan, pelaksanaan UN yang terakhir, diwarnai pemberitaan bocornya soal. Bahkan, banyak oknum yang memperjualbelikan soal maupun jawaban UN lewat berbagai jalur.

“Termasuk yang ditengarai ada beberapa sekolah yang untuk soal tertentu dikerjakan oleh gurunya, karena memang materi pelajarannya belum diajarkan kepada siswa. Harus ada solusi,” tegas Fikri.

Kemudian, permasalahan lain yang harus dibenahi, masih kata Fikri, yakni bebasnya pengawasan UN di beberapa daerah yang meninggalkan ruang kelas atau membiarkan peserta ujian menggunakan telepon seluler untuk bertukar jawaban UN.

“Khusus untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK), problematika kekurangan sarana komputer di sekolah yang menyelenggarakannya juga harus sudah diatasi,” dorong politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Di satu sisi, Fikri juga mengkritisi wacana moratorium yang dicetuskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Ia meminta adanya pembenahan sistem pengambilan keputusan yang lebih bijak dari pemerintah.

“Sehingga, tidak terkesan 'mempermainkan' guru, siswa, sekolah dan orang tua murid seperti pada kasus menunggu keputusan pelaksanaan UN,” pesan Fikri.

Sebagaimana diketahui, hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Pemerintah memutuskan tetap menyelenggarakan UN. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, keputusan itu didasarkan atas survei yang dilaksanakan oleh PISA, sebuah lembaga studi internasional tentang kondisi pendidikan di Indonesia.

Survei menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Peningkatan kualitas ini terlihat dari tahun 2003 hingga 2016. Bahkan, PISA memprediksi bahwa pada 2030, Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. PISA melihat pendidikan Indonesia butuh penyempurnaan.

Hal itulah yang saat ini diputuskan pemerintah, yakni meneruskan pemberlakuan UN dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru.

“Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru,” kata Pramono.(dia/dbs)