logo

Teropong Senayan

Jumat, 24 Pebruari 2017 | Edisi : Indonesia
Komentar

DPR Minta Pemerintah Putuskan Skala Bencana Gempa Aceh

Kamis, 08 Des 2016 - 09:15:27 WIB
Mandra Pradipta, TEROPONGSENAYAN
77iskanqolba2.jpg
Sumber foto : ist
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah  memerhatikan penanganan pascatanggap bencana gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12/2016) pagi.

"Misalnya, kebutuhan untuk rekonstruksi, mengingat gempa bumi ini cukup menimbulkan kerusakan bangunan yang tidak sedikit. Berdasarkan informasi, banyak sekolah dan rumah Ibadah yang rusak, juga rumah-rumah penduduk dan infrastruktur lainnya," kata Iskan kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Di sisi lain, Iskan juga meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial dalam memutuskan skala bencana gempa bumi ini.

"Apakah ini menjadi bencana nasional atau bukan," ujarnya.

Diketahui, pada Rabu subuh dini hari kemarin, terjadi gempa berkekuatan 6,5 skala richter yang berlokasi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Menurut Anggota Tim Kantor Kepresidenan untuk Gempa Aceh, Ifdhal Kasim, hingga saat ini, jumlah korban tewas mencapai 92 jiwa, korban luka berat 73 orang dan korban luka ringan 122 orang.

"Semoga saudara-saudara kita di Aceh diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Bagi seluruh elemen bangsa ini kita berharap bisa berempati dan dapat memberikan bantuan bagi para korban yang saat ini memerlukan uluran tangan dari kita semua," ungkapnya.

Iskan juga berharap pemerintah dapat mengkordinasikan penanganan bencana dan secara sigap memberikan bantuan. "Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang lainnya agar segera memberikan bantuan secepatnya kepada korban yang terdampak," ucapnya.

Politisi PKS ini pun mendorong adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang relevan menangani bencana ini, antara lain Kemenkes, Kemensos, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dalam menghadapi tanggap darurat saat ini, diperlukan kordinasi yang baik, antara kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan BNPB sehingga dapat membantu korban terdampak secara maksimal," pungkasnya. (plt)