logo

Teropong Senayan

Kamis, 21 September 2017 | Edisi : Indonesia
Berita Dapil

Hetifah: Warga Perbatasan Tuntut Kesejahteraan

Jumat, 12 Agu 2016 - 11:13:33 WIB
Aris Eko, TEROPONGSENAYAN
4Hetifah2.jpg
Sumber foto : istimewa
Hetifah Sjafudian Saat Mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (4/8/2016)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketertinggalan pembangunan dalam segala bidang di daerah perbatasan menjadi perhatian Hetifah Sjafudian. Anggota DPR RI ini dengan tegas meminta Pemerintah untuk peduli terhadap berbagai persoalan di daerah perbatasan, antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa negara Malaysia mengklaim beberapa desa di Provinsi Kaltara sebagai bagian negaranya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Hetifah dengan lantang menantang Mendagri yang juga sebagai Kepala Badan Pengelola Pembangunan Perbatasan (BNPP) untuk meninjau secara langsung kondisi di daerah perbatasan.

“Saya tantang Pak Menteri (Tjahjo Kumolo –red) atau staf bapak untuk melihat langsung kondisi di perbatasan sana”, tegas Hetifah, Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara itu dalam keterangan tertulis, Jumat (12/8/2016).

Ibarat “Gayung Bersambut”, permintaan Hetifah agar Pemerintah segera meninjau ke daerah perbatasan disambut dengan rencana BNPP dan beberapa perwakilan lintas kementerian berkunjung di daerah paling utara (Provinsi Kaltara) Indonesia itu.

Pagi hari pada 2 Agustus 2016, rombongan BNPP, perwakilan Kementerian/Lembaga dan Komisi II DPR RI bertolak dari Jakarta menuju Kaltara. Satu misi mulia yang diemban, meninjau daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Kunjungan ini bukan semata untuk menjawab isu pencaplokan wilayah oleh negera jiran Malaysia, tetapi bukti komitmen Pemerintah dan DPR untuk membangun daerah perbatasan.

Pemerintah bertekad mendorong pembangunan daerah dan desa (termasuk daerah perbatasan) sebagaimana tertera dalam Perpres No. 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Demikian pula DPR RI, telah membentuk Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Tim ini telah disahkan pada 28 Juli 2016.

Setelah menempuh perjalanan dari Kota Tarakan selama berjam-jam, rombongan akhirnya tiba di Lumbis Ogong, sebuah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kaltara. Rombongan tersebut disambut dengan penuh antusias warga, yang menggelar Tarian Lalatip.

Kecamatan Lumbis Ogong merupakan Kecamatan terluar Indonesia dengan luas 3.357,01 kilometer, terdiri dari 49 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 8.835 orang. Untuk sampai di Kecamatan ini pendatang hanya bisa menggunakan perahu (long boat) , melalui transportasi sungai, dengan riam-riam ganas sepanjang perjalanan.

Rombongan Pemerintah dan DPR RI kemudian menuju Desa Sumantipal. Tiba di Sumantipal, rombongan “dicurhati” oleh Kepala Desa Sumantipal, Bapak Busiau yang mengeluhkan kondisi warganya.

“Berilah pagar kehidupan kami di perbatasan, bukan pagar-pagar beton, kayu atau besi, tetapi pagar-pagar kesejahteraan kehidupan, yaitu tersedianya sarana infrastruktur yang layak, pertanian, transportasi, pendidikan, perkebunan hingga pasar-pasar untuk memperlancar perekonomian kami sehari-hari,” keluh Busiau.

Busiau mengatakan walau telah merdeka 71 tahun lalu, tetapi mengapa negara tidak mampu menyelesaikan masalah kehidupan warga di perbatasan Kaltara-Malaysia. Ia menambahkan, bahwa Kaltara yang merupakan daerah perbatasan seharusnya menjadi garda terdepan yang menampilkan wajah kemakmuran Indonesia.

Desa Sumantipal termasuk satu dari beberapa desa yang masuk wilayah OBP (Outstanding Boundary Problem), yaitu desa yang diklaim Malaysia. Warga setempat tidak menampik godaan untuk “eksodus” menjadi warga negara Malaysia. Hal ini dirasakan oleh warga perbatasan di areal OBP seperti, Sinapad, Patok B2700, B3100 Kecamatan Lumbis Ogong.

Disela-sela kunjungan ke Lumbis Ogong tersebut, Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara menyaksikan betapa memprihatinkannya fasilitas pendidikan. Lumbis Ogong hanya memiliki 10 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, mereka harus keluar daerah.

“Rasa sedih dan prihatin saya tak terbendung menyaksikan secara langsung perjuangan warga perbatasan ini. Sarana dan prasarana sekolah sangat minim. Para siswa SD harus bersekolah tanpa menggunakan buku pelajaran karena bencana banjir besar di tahun 2014 yang menenggelamkan buku pelajaran mereka”, kata Hetifah.

Selain melihat fasilitas pendidikan, Hetifah juga mendapati  fasilitas kesehatan yang minim. “Disana hanya ada satu puskesmas yang tidak dilengkapi fasilitas rawat inap, dan hanya ada dua dokter”, tambah Hetifah.

Untuk mengurangi kesenjangan kehidupan warga, beberapa tokoh masyarakat bergabung untuk memekarkan daerah, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dari Kabupaten Nunukan. Tujuan utama mereka adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Hetifah berharap pemekaran daerah yang sedang dalam tahap pembahasan di Pemerintah Pusat dan DPR RI ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur dan mengurangi ketimpangan. Tidak kalah penting akan menyelamatkan wilayah perbatasan NKRI.(ris)